Jakarta (KABARIN) - Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional setelah insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4) malam.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Abdul menilai peristiwa tersebut harus menjadi peringatan serius dan tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa dalam operasional transportasi publik.
"Peristiwa ini menegaskan bahwa keselamatan transportasi publik harus menjadi prioritas utama. Ini tidak sekadar kecelakaan, tetapi sinyal adanya potensi persoalan sistemik yang harus segera dibenahi," ucap dia.
Ia menekankan pentingnya evaluasi pada berbagai aspek krusial, mulai dari sistem persinyalan, perlindungan perjalanan kereta, hingga pengamanan di perlintasan sebidang.
Abdul juga mendesak Kementerian Perhubungan bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk melakukan investigasi yang komprehensif, transparan, dan mencakup seluruh faktor penyebab, baik dari sisi manusia, teknis, maupun operasional.
Berdasarkan informasi awal, kecelakaan diduga bermula dari kendaraan taksi listrik yang tertemper KRL di perlintasan sebidang JPL 85. Insiden tersebut kemudian memicu rangkaian kejadian lanjutan.
Satu rangkaian KRL dilaporkan tertahan di jalur, sebelum akhirnya ditabrak kereta jarak jauh relasi Gambir menuju Surabaya Pasar Turi dari arah belakang.
Abdul menyoroti pentingnya mengungkap secara jelas rangkaian kejadian tersebut, terutama terkait fungsi sistem persinyalan dalam mendeteksi kondisi jalur.
"Fakta bahwa ada KRL yang tertahan seharusnya dapat terdeteksi dalam sistem. Persinyalan mestinya memberikan peringatan jelas kepada kereta di belakang bahwa jalur belum aman. Ini yang harus diusut, apakah ada kegagalan sistem, prosedur atau koordinasi?" tuturnya.
Ia juga menilai perlintasan sebidang masih menjadi titik rawan dalam sistem perkeretaapian nasional. Menurutnya, masih banyak perlintasan yang belum memiliki pengamanan optimal.
"Masuknya kendaraan ke jalur rel hingga menyebabkan KRL berhenti adalah persoalan serius. Ini menunjukkan pengamanan perlintasan masih lemah dan berisiko tinggi. Harus ada evaluasi total, mulai dari infrastruktur, pengawasan hingga disiplin pengguna jalan," kata dia.
Sebagai langkah perbaikan, Abdul mendorong penutupan perlintasan sebidang berisiko tinggi serta percepatan pembangunan flyover dan underpass di jalur padat. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum melalui tilang elektronik dan sanksi tegas bagi pelanggar.
Selain itu, ia mendorong percepatan penerapan teknologi keselamatan seperti sistem perlindungan kereta api otomatis atau automatic train protection untuk mengurangi risiko kecelakaan.
"Keselamatan tidak boleh bergantung pada satu faktor. Harus ada sistem berlapis yang kuat, mulai dari teknologi, infrastruktur hingga disiplin pengguna," ucapnya.
Abdul turut menyampaikan duka cita kepada para korban dan meminta penanganan maksimal bagi korban luka oleh operator kereta dan fasilitas kesehatan.
"Saya menyampaikan simpati, empati, dan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya juga meminta agar seluruh korban luka mendapatkan penanganan maksimal dari KAI dan fasilitas kesehatan, tanpa kompromi,” kata dia.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026